Muspika Jampangkulon Tanggapi Keluhan Warga Pedagang Alun Alun

Kab. Sukabumi (koranbangkit) .-  Musyawarah dari warga Pedagang Alun – alun Jampangkulon terkait dengan keluhan warga pedagang bersama Muspika Kecamatan Jampangkulon. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 mulai pukul 13.45 WIB bertempat di Aula Kantor Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi  Propinsi Jawa Barat musyawarah bersama warga pedagang Alun – alun dengan Muspika Kec. Jampangkulon menindaklanjuti surat dari warga pedagang tentang keluhan warga pedagan pada tanggal 13 Desember 2019 dihadiri lk 30 orang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Jampangkulon, Drs. Yayan, MM, Danramil 2213/Jampangkulon, Kapten Arm Witono, Mewakili Kapolsek Jampangkulon, Bripka Redi, Kabid Sarpras Distribusi Perdaganagan Kab. Sukabumi, Suhendar, Kasi Pembangunan Disperindag Kab. Sukabumi, Ade Rusli, Koordinator Unit Pasar Jampangkulon, Wawan Gunawan, Lurah Jampangkulon, Ibu E’ah, para pedagang kios Alun-alun Jampangkulon dan Perwakilan tokoh masyarakat dari Kelurahan Jampangkulon.

Camat Jampangkulon, dalam sambutan Alhamdllh pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangka musyawarah terkait adanya aduan dari para pengelola pasar/kios pasar Jampangkulon dalam mengefektifkan fungsi dan ketentuan adanya pembangunan kios2 di Alun2 Jampangkulon, hari ini kita akan melaksanakan diskusi. fungsi serta penggunaan, kewenangannya diatur oleh pihak Kabupaten yang dalam hal ini Diskoperindag.

Kabid Sarpras ditribusi perdagangan Kab. Sukabumi, Suhendar Pembangunan kios telah selesai dilaksanakan akan tetapi belum diserahkan terimakasih kepada pihak kami sehingga kami belum bisa mengatur tentang cara penggunaannya. Terkait dengan adanya isu pungutan untuk menempati kios tersebut, kami sampaikan tidak benar, pembangunan ini semata dibuat dengan tujuan agar tidak ada lagi yg berjualan di depan Alun alun Jampangkulon.

Menurut Perda No 11 tahun 2016 bahwa pengunaan berada pada Disperindag, intinya yang berhak dalam mengelola adalah Pemda untuk kepentingan masyarakat dan
apabila saat ini ada yang mengatasnamakan dari Dinas/Pemda yg meminta pungutan biyanya, kami sampaikan bahwa ini tidak benar. Sampai saat ini kami belum menyerahkan kepada siapapun dan sepenuhnya kios-kios tersebut milik Dinas. Jika adanya hal yang meminta pungutan, kami sampaikan bahwa mereka adalah oknum dan itu merupakan tindak pidana.

Selanjutnya Kabid Pembangunan pasar Awal pembangunan kios tersebut, kami mewakili Kadis mendapatkan perintah untuk memanpaatkan lahan tersebut untuk dijadikan kios untuk tempat penjualan kuliner asli Pajampangan sebanyak 20 unit kios dengan ukuran 3 × 2 m dan Bulan Februari pekerjaan kami ini akan diperiksa oleh tim dari BPK sehingga kami mohon agar bangunan tersebut ridak boleh dirubah bentuk. “Bangunan ini tidak untuk diperjualbelikan,” pungkasnya.

Danramil 2213/Jampangkulon Kami mendapatkan aduan dari masyarakat terkait tentang adanya pungutan terhadap masyarakat yg akan menempati kios tersebut sehingga menimbulkan situasi yang kurang kondusif. Kita harus angkat oknum orang-orang yang seperti itu biar memberikan efek jera sehingga kedepan tidak terjadi lagi hal yang sama. Pengaduan dari bapak/ibu akan kami koordinasikan dengan pihak Polsek Jampangkulon, siapapun oknum tersebut kami katakan sudah melanggar aturan. Kami sampaikan kepada bapak/ibu jangan merasa takut dengan hal semacam ini, negara kita adalah negara hukum. Kita sinergi untuk membantu segala kesulitan masyarakat.

Kanit Intelkam Polsek Jampangkulon Mudah-mudahan dalam musyawarah ini terkait permasalahan yang saat ini terjadi, jika maslah ini akan dilimpahkan kedalam jalur hukum, kami mengharapkan adanya dorongan tentang pelaporan dari dinas terkait tentang aduan tersebut agar memudahkan dalam proses penyidikan dari pihak Kepolisian.

Menurut Abdullah, mengaku sebagai wakil para pedagang pasar, mengharapkan kepada pihak terkait (Kabid Pembangunan) untuk mengecek kembali terhadap bangunannya karena kami masih menemukan kekurangan dalam penataan pembuatan bangunan. Kami merasa khawatir dengan adanya permasalahan ini, jika dibiarkan berlarut akan menimbulkan korban sehingga pengambilan kunci yang dipegang oleh orang-orang tertentu agar segera ditindaklanjuti.

Informasi maraknya isu seperti ini merupakan kesalah kami karena belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait kami belum menerma adanya serah terimah dari pihak pembangunan, Kedepan kami akan tata tentang siapa saja yang berhak dan prioritaskan bagi siapa saja yang akan menempati untuk kios-kios tersebut

Bahwa majunya Jampangkulon tentunya oleh masyarakat Jampangkulon itu sendiri, kami harapkan nantinya kepada yang menempati kios tersebut agar menjual barang-barang di kiosnya merupakan kuliner, tidak ada yang menjual sembako karena tujuan dibangun kios tersebut untuk menjual berbagai macam kuliner.

Kegiatan ini salah satunya Menindaklanjuti surat dari warga pedagang Alun-alun Jampangkulon tanggal 13 Desember 2019 tentang keluhan warga pedagang kios K – 5 bekas pasar/terminal lama lintasan taman Alun-alun Jampangkulon Kec. Jampangkulon Kab. Sukabumi, sbb : Kami sebagai pedagang kecil yang sudah lama berjualan di sisa-sisa Kios lama. Lalu pada 3 September 2019 kami diundang rapat di Kantor Kelurahan Jampangkulon untuk menerima informasi dan pembinaan dari kepala Kelurahan, Camat, Kapolsek, Danramil dan Ka. UPTD Pasar Jampangkulon. Perihal bekas pasar lama akan dibangun kios-kios baru yang tujuan utamanya adalah untuk merelokasi para pedagang yang sudah ada untuk pengembangan ekonomi yang lebih tertata, rapi dan bersih.

Setelah 3 bulan proyek pembangunan kios di pasar lama tahap awal selesai, Pada bulan Desember 2019 ini para pedagang merasa resah dan dikagetkan dengan adanya pemanggilan-pemanggilan oleh oknum-oknum pemuda, mereka mengintrogasi, mengintimidasi dan memanipulasi para calon penghuni kios-kios itu, bahkan mereka meminta uang muka hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /kios.

Mereka mengatakan, bahwa merekalah yang punya hak membagikan kios-kios itu kepada para calon penghuni, dan merekalah yang mencari dana untuk membangun kios-kios itu dan yang akan mengatur ke depanpun kios-kios tersebut adalah mereka dan sudah disetujui oleh Kadis PUKM. Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya mereka mengingatkan bahwa siapapun yang akan mengisi kios-kios ini tidak akan bisa tanpa seizin kami. Dengan situasi dan kondisi seperti itu kami warga pedagang merasa perlu melaporkan hal tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwewenang dalam ini adalah pemerintah, sebab oknum-oknum seperti itu akan mencoreng wajah aparat muspika Kecamatan Jampangkulon dan terus memeras para pedagang jika diberi pintu masuk untuk menguasai asset Pemda, dan kami serba tidak setuju atas ulah-ulah mereka, kami seharusnya bisa tenang tentram dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari sesudah ada kios2 baru tersebut.

Sampai saat ini pihak Diperindag belum menyerahkan pengelolaan kios-kios tersebut kepada siapapun, adapun ada yg mengatasnamakan dari Dinas/pengembang mereka  adalah oknum. Saat ini masih ada kewajiban selama 6 bulan dari pihak pengembang untuk melaksanakan pemeliharaan sebelum nantinya diserahkan kepada pihak Dinas terkait Kabupaten.

“Pihak Disperindag direncanakan akan memanggil pihak pengembang untuk mengklarifikasi tentang keberadaan kunci-kunci kios pada saat ini pihak siapa yang memegangnya,” ungkapnya. (My@Kuncir/Kowasi) 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply