Komisi III DPRD Cimahi Temukan Pelanggaran Fasos Fasum Di Beberapa Perumahan

Komisi III DPRD Cimahi Bersama pejabat Pemkot

 

Cimahi, Koran Bangkit.com

Belum lama ini Komisi III DPRD Kota Cimahi melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Perumahan Royal Orchid Villa (ROV) dan Perumahan Kolmas Regency Cimahi, sehubungan dengan masalah aset Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang belum diserahkan kepada pemerintah Cimahi, Kamis 20 Oktober 2022.

Ketua Komisi III Yus Rusnaya beserta anggota, yaitu Rini Marthini (Wakil Ketua DPRD), H. Enang Sahri Lukmansyah, H. D Hidayat, Aida Cakrawati Konda, dan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Kepala Dinas DPKP Endang, Kabid DPKP Ami Pringgo Mardani, dan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Ketua Komisi III Yus Rusnaya, mengatakan bahwa, setelah pihaknya berdiskusi dengan pihak DPKP dan DPUPR,

“Ditemukan 102 titik perumahan di Cimahi, dan yang menyerahkan Fasum dan Fasosnya, hanya dua Perumahan saja,” ujar Yus.

Oleh sebab itu, kata Dia, untuk mendorong agar Fasum dan Fasos ini segera diserahkan kepada Pemerintah Kota Cimahi, pihaknya melakukan Sidak bersama DPKP, DPUPR dan Dishub.

Menurut Yus, perumahan-perumahan yang ada di Cimahi ini banyak sekali temuan-temuan yang harus dibenahi””Namun demikian kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak teknis di lapangan,” terangnya.

Yang disayangkan Yus, manager dari pihak perumahan tidak ada di tempat. Namun, pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab di Perumahan ROV.

“Luas tanah Perumahan ROV sekitar 2,6 Hektar, dalam pembangunannya merupakan suatu kewajiban persyaratan Fasos dan Fasumnya yang harus di tempuh oleh pihak developer ini. Alhamdulillah kalau bisa mentaati komitmen dari rencana site plannya itu,” harap Dia.

Sebagai Pekerjan Rumah dari Legislatif, sambung Yus, bersama Pemkot Cimahi dan Dinas DPKP, DPUPR dan Dishub,

“Maka, kami sesegera mungkin mengadakan sidak ke perumahan-perumahan lainnya, agar Fasum dan Fasos ini tidak jadi masalah kedepannya, dan menjadi aset Pemerintahan Kota Cimahi,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas DPKP Endang, saat ditanya wartawan di lapangan, menjelaskan,

“Alhamdulillah, kita bersama-sama dengan Komisi III melakukan sidak, sebagian tugas kita untuk melakukan monitoring terhadap pembangunan yang ada di wilayah,” tutur Endang.

Pihaknya melakukan monitoring ke Perumahan ROV itu, ingin melihat sejauh mana komitmen-komitmen dari pihak pengembang,

“Yang tertuang dalam dokumen lingkungan, didalam persetujuan site plan, dilaksanakan di lapangan atau tidak,” terangnya.

Bahkan Endangpun sudah memberikan beberapa catatan, agar pihak perumahan ROV untuk segera ditindak lanjuti,

“Agar pembangunan perumahan ini betul-betul mengacu kepada aturan main yang sudah kita tetapkan,” tegas Endang.

Dibenarkan pula oleh Endang, bahwa pembangunan perumahan di Kota Cimahi masih banyak yang melanggar aturan dan belum termonitoring semuanya,

“Itu merupakan tugas kita bersama, bagaimana agar pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan RT/RW, sesuai dengan aturan-aturan teknis yang berkaitan dengan KDB KLBnya,” pungkas Endang mengakhiri. (Remi)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.