Perda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Disetujui Oleh DPRD Cimahi

Perda tentang pembentukan dana cadangan disetujui oleh DPRD Cimahi

Cimahi, Koran Bangkit.com

Belum lama ini DPRD Kota Cimahi menggelar Sidang Paripurna tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan dana cadangan dan Penyampaian serta penjelasan Plt Walikota Cimahi Ngatiyana terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2021, bertempat di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jl.dra Hj Djulaeha Karmita No.5, Cimahi Tengah. Rabu (15/6/ 2022)

Sidang sendiri dipimpin oleh Ketua Sidang Ir. Achmad Zulkarnain, MT, Sekwan DPRD Kota Cimahi H Totong Solehudin, Wakil Ketua Rini Marthini, SE, Wakil Ketua Bambang Purnomo, serta dihadiri Plt Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, Sekda Kota Cimahi Dikdik S.Nugrahawan, Asisten II Pembangunan dan Perekonomian Ahmad Mulyana, Asisten III Administrasi Umum Tata Wikanta serta anggota DPRD yang diundang.

Pada Sidang Paripurna tersebut Ketua Pansus I yang juga Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKS H. Supiyardi menyampaikan laporan hasil rapat Raperda pansus 1 DPRD Kota Cimahi terkait pembentukan dana cadangan yang telah””diharmonisasi dalam Pansus 1 sesuai hasil fasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama perangkat daerah terkait.””Kemudian pimpinan sidang paripurna meminta tanggapan dan persetujuan dari semua fraksi DPRD Cimahi untuk ditetapkan sebagai dasar persetujuan DPRD terhadap Raperda menjadi Perda Kota Cimahi.

“Semua Fraksi DPRD menyetujui “”Selanjutnya Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cimahi H.Totong Solehudin juga menyampaikan juga Peraturan Walikota (Perwal) nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Tata naskah dinas di lingkungan Pemkot Cimahi, bahwa dari hasil pembahasan Raperda yang di tuangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Ngatiyana pada sidang paripurna juga mengatakan bahwa sebagaimana yang di atur dalam pasal 320 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, yaitu setiap kepala daerah di wajibkan untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Kota Cimahi, tentang laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.””Selanjutnya Ngatiyana menjelaskan juga bahwa pemerintahan kota Cimahi setelah memenuhi kewajibannya, hal itu sesuai yang telah di atur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

“Dimana kami dengan mengawalinya dengan penyampaian LKPJ Tahun 2021 kepada DPRD sebagai laporan atas pecapaian kinerja audit atau laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” terang Ngatiyana.

Ngatiyana juga merasa bersyukur bahwa pada tahun ini telah memenuhi aspek ketepatan tersebut dan tetap menjaga komitmen agar penyusunan pelaksanaan Raperda APBD Tahun 2021, bisa disahkan.

Berdasarkan keputusan bersama laporan Raperda pembentukan Dana Cadangan dan tentang pembentukan dana cadangan dan Penyampaian serta penjelasan Plt Walikota Cimahi Ngatiyana terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2021, disetujui anggota DPRD yang hadir maupun melalui Zoom meeting. Yang bisa diikuti secara virtual.( Remi )

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.