Melalui Sidang Paripurna Dewan Setujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Cimahi Tahun 2022

Suasana sidang paripurna DPRD kota Cimahi

Cimahi,Koran Bangkit.com

Belum lama ini DPRD Cimahi mengadakan Sidang Paripurna. Adapun Sidang Parpurna DPRD Cimahi kali ini dipimpin  Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, H. Bambang Purnomo (Gerindra), Disebabkan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ir Ahmad Zulkarnain, MT tidak dapat mengikuti Sidang karena sakit, Rabu (24/8/2022). Bambang didampingi Wakil Ketua Rini Marthini, SE (Demokrat), Purwanto, S.Pd (PDI-P). Hadir pada kesempatan tersebut Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P beserta jajarannya.

Menurut Bambang, Sidang Paripurna DPRD tersebut dilaksanakan secara Online dan Offline, karena hal ini dilakukan dalam rangka mengikuti protokol kesehatan,

“Berdasarkan catatan dari Sekretaris DPRD,  anggota DPRD yang hadir sebanyak 33 anggota dewan, yang mengikuti secara online ada 15 orang dan yang mengikuti rapat paripurna secara ofline ada 18 orang dewan,” terang Bambang”Selanjutnya, menurut Bambang kembali, sebagaimana pimpinan DPRD telah menerima surat dari Walikota Cimahi, Ngatiyana tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

“Mengacu kepada peraturan yang berlaku bahwa rancangan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta  Prioritas Platform Anggaran Sementara  (PPAS) perubahan anggaran APBD Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh komisi -komisi dan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah,” jelas Bambang.

Rancangan yang di bahas, sambung Bambang, bahwa Badan anggaran dan tim dari pemerintah yang telah disepakati menjadi KUPA dan PPAS serta perubahan anggaran APBD tahun 2022, yang akan dituangkan dalam nota kesepakatan.

Sedangkan Juru Bicara dari Badan Anggaran H Agus Solihin, menerangkan bahwa hasil dari laporan Badan Anggaran (Bangar) dari Kebijakan perubahan anggaran APBD Kota Cimahi tahun 2022KUA PPAS anggaran tahun 2022, disusun dengan mempergunakan berbagai asumsi -asumsi makro yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada saat itu,” terang Agus.

Selanjutnya kata Agus, hal itu disesuaikan pada saat itu sebagai pencari kerja Pemerintahan Daerah tahun 2022. “Yaitu untuk dana alokasi khusus, dan dan insentif Pemda dari pemerintahan provinsi Jawa Barat,” kata Dia lagi

Dengan adanya penyesuaian belanja daerah, dikarenakan adanya pergeseran anggaran organisasi antara kegiatan dan jenis belanja.”Sesuai dengan pasal 161 ayat 2 Peraturan pemerintah tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah erubhan APBD,

“Dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan antar organisasi, antar bukan organisasi, antar kekuatan, dan antar jenis belanja” tukasnya.

Pendapatan daerah sebesar Rp 1.309.664.840.812. (satu triliun tigaratus sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp 30.329.952.492,- (tiga puluh Milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 2,27 % (dua koma dua tujuh persen).

“Dari APBD murni tahun 2022, dan untuk belanja daerah sebesar Rp 1.605.900.401.95,64,- (satu triliun enam ratus lima miliar sembilan ratus juta empat ratus satu ribu sembilan puluh lima koma enam puluh empat rupiah) dan bertambah menjadi Rp 125.750.500.942,64 (seratus dua puluh lima miliar tujuh puluh lima juta lima ratus ribu sembilan ratus empat puluh dua koma enam puluh empat rupiah) atau 8,45 % (delapan, empat puluh lima persen) dari APBD Murni,” beber Ngatiyana”Sedangkan dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 295.235.256.283,4,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat rupiah) bertambah menjadi Rp 94.000 745.540,64,-(sembilan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh koma enam puluh empat rupiah) atau 47,22 % empat puluh tujuh koma dua puluh dua persen, dari APBD murni.

Dalam acara sidang paripurna tersebut dihadiri seluruh pejabat pemkot seperti Sekda Kota Cimahi , Asisten I, II, dan III, Kepala Dinas , Camat, Lurah Se Kota Cimahi serta unsur Forkopimda.( REMI )

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.