PD JATI MANDIRI CIMAHI DIBUBARKAN HASIL KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA

PD.Jati Mandiri Cimahi Dibubarkan itu keputusan Sidang Paripurna

Cimahi, Koran Bangkit.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menggelar Sidang Paripurna.Adapun jumlah anggota dewan yang hadir sendiri ada 27 orang anggota dewan atau lebih dari 50 persen kehadiran dan tentunya telah memenuhi qorum,Sedangkan Sidang Paripurna sendiri menyetujui Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) untuk di Likuidasi atau di bubarkan. Di Kantor DPRD Kota Cimahi Jalan dra Hj Djulaeha Karmita, Cimahi Tengah. Rabu (25/5/2022).

Sesuai pembahasan yang di bacakan oleh anggota Pansus VIII Robin Sihombing, melaporkan terkait likuidasi Perusahaan Daerah Jati Mandiri pada hari Rabu dua puluh lima Mei beberapa waktu lalu.

Berdasarkan paparan Robin, bahwa atas seijin pimpinan Pansus VIII, maka Robin memaparkan keputusan Pansus VIII,

“Setelah melakukan pembahasan panitia khusus bersama-sama beberapa pihak, yaitu pihak stake holder, dan pihak nara sumber, serta pihak dari akuntan publik yang telah melakukan kajian secara seksama dan konverhensif,” terang Robin.

Akhirnya Pansus VIII, masalah PDJM yang menghasilkan kebijakan, dan kesepakatan serta yang jadi bahan pertimbangan,

“Bahwa PDJM sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017, dan PDJM tidak pernah memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan pelayanan resort terhadap masyarakat Kota Cimahi,” ungkapnya dengan gambang .” “Selanjutnya kata Robin, sesuai dengan segmentasi bisnis yang telah di gariskan Perusahaan Daerah Jati Mandiri tersebut.

Untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PDJM menurut putusan dari Pansus VIII kata Robin secara De Jure dan De Vakto,

“Sudah tidak ada lagi sejak tahun 2017, dan untuk menjadi kepastian hukum, terhadap pembubaran suatu perusahaan daerah di perlukan pengaduan mengenai pembubaran PDJM sesuai dengan ketentuan pasal 338 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015, tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah,” terangnya.

Dari hasil kajian pihak Pansus VIII, atas laporan keberlangsungan PDJM oleh kantor Akuntan Publik Jojo Sunardjo dan rekan atau JSM pada tanggal 21 Desember 2021,

“Dari laporan dan kajian tersebut, dan berdasarkan pertimbangan maka dari itu Panitia Khusus (Pansus) VIII telah merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Cimahi untuk menglikuidasi Perusahaan Daerah Jati Mandiri, dengan langkah-langkah kongkrit dan terukur,” terang Robin.”Pemerintah Kota Cimahi, sambung Robin, harus menyiapkan, menyusun, dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembubaran PDJM kepada DPRD, Kota Cimahi,

“Hal itu untuk di bahas secara bersama-sama, dan pemerintah Kota Cimahi untuk segera membentuk tim likuidasi PDJM, yang memiliki ruang lingkup dan tugasnya seperti, mengumumkan kepada publik tentang likuidasi PDJM, di media massa dan menampung bila ada keberatan dari masyarakat terkait likuidasi PDJM tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya Tim Likuidasi yang di bentuk, harus melakukan sertifikasi terhadap asset, piutang, dan hutang PDJM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Cimahi untuk penyelesaian hutang piutang, maupun terhadap asset yang bermasalah PDJM, termasuk hutang piutang mantan karyawan PDJM dan konsumen PDJM yang telah membayarkan DP (uang muka) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selanjutnya Tim Likuidasi harus melakukan verifikasi terhadap kewajiban PDJM dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Cimahi, tentang penyelesaiannya,” paparnya.

Ditambahkan oleh Robin pula bahwa Tim likuidasi juga harus melakukan penutupan NPWP, dan status PKB dari PDJM, dan melakukan verifikasi terhadap aspek legal dari asset dan kewajiban-kewajiban PDJM.

Begitu pula menurut Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi Ngatiyana, yang di dampingi Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dan Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain, usai Sidang Paripurna menjelaskan,

“Ini semua bisa di lakukan karena, kita sudah melakukan rangkaian yang panjang melalui akuntan publik, yang telah memutuskan dan memberikan masukan, sehingga diputuskan untuk dilikuidasi,” ujar Ngatiyana terlihat serius.

Ngatiyana-pun menjelaskan segalanya dilimpahkan kepada Tim likuidasi untuk bekerja,

“Sekarang kita serahkan kepada tim atau teman-teman Legislatif,” ujar Ngatiyana.

Terkait dari hasil keputusan Pansus VIII, menurut Ngatiyana, likuidasi terhadap PDJM, pihaknya akan membenahi bagaimana kedepannya lebih baik lagi,

“PDJM ini apakah kedepannya kita akan bentuk baru, atau kita bentuk yang lain, itu nanti setelah hasil dari pada Tim Pelaksanaan Likuidasi,” pungkasnya.

Selanjutnya menurut Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain, bahwa sebagai perwakilan dari masyarakat, yang melakukan tupoksinya,

“Setelah kami mendapatkan surat dari Pemkot, tentang rencana likuidasi PDJM, kemudian kami bentuklah Pansus VIII, agar bisa lebih dalam mengkaji surat rencana dan rencana dari Likuidasi PDJM,” Jelas Ahmad Zulkarnain.

Maka dari itu sambung Ahmad Zulkarnain, di Sidang Paripurna ini meminta persetujuan bersama,

“Biar bulat dan bertanggung jawab secara lembaga, itu hasil dari kajian kami, dengan beberapa catatan tadi, dan catatan ini saya pikir bagian dari mekanisme teman-teman pansus lakukan ketika menerima stake holder yang ada,” terangnya.

Karena PDJM itu di bentuk oleh Perda, maka kata Ahmad Zulkarnain, dibubarkannyapun harus melalui mekanisme perda kembali.(Remi)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.