Ketua DPRD Dan Walikota Cimahi Terima Pendemo Di Atas Mobil Komando

Ketua DPRD Cimahi dan walikota Cimahi Diatas mobil komando

 

Cimahi, Koran Bangkit.com 

Belum lama ini DPRD Kota Cimahi didatangi sekitar 1.000 pengunjuk rasa dari 5 Aliansi organisasi buruh se kota Cimahi yang  menolak adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di halaman Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan dra Hj Djulaeha Karmita Nomor 5 Kecamatan Cimahi Tengah, Senin 19 September 2022. Ketua DPRD Kota Cimahi, Ir Achmad Zulkarnain, MT, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Demokrat, Rini Marthini dan Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P. naik ke atas mobil pendemo untuk ikut berorasi.

Seperti yang di sampaikan oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain yang akrab di panggil Zul ini, pihaknya selaku Ketua DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas  mendukung kaum Buruh dan masyarakat Kota Cimahi, agar Presiden Jokowi  menurunkan kembali harga BBM,

“Kami selalu bersama dengan aspirasi masyarakat yang selalu kita perjuangkan,” kata Zul.

Di samping itu, ucap Zul Kembali, karena yang memberikan keputusan tersebut adalah pemerintah pusat, sebagai lembaga pemerintahan di kota Cimahi, dengan tertib secara administrasi menyampaikan aspirasi ini, dengan bersurat langsung kepada Presiden Indonesia.

Zulpun berharap, dengan cara melayangkan surat langsung kepada Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan,beliau  kembali memutuskan kebijakan yang pro dengan masyarakat, seiring dengan kenaikan BBM bersubsidi, mudah-mudahan beliau mau menurunkan harga BBM.

Begitu pula yang disampaikan oleh Walikota Cimahi Ngatiyana, yang ikut naik keatas podium mobil pengunjuk rasa. Menurutnya, pihaknya mendukung  aksi demo untuk memperjuangkan kehidupan rakyat banyak,”Saya selaku pemerintah Kota Cimahi, ikut serta prihatin kepada rekan-rekan semua, jadi saya harapkan kepada rekan-rekan agar tetap semangat, untuk berjuang.

“Kami selalu bersama dengan aspirasi masyarakat yang selalu kita perjuangkan,” kata Zul.”Pernyataan DPRD Kota Cimahi mengajukan kepada pemerintah pusat terdiri dari cabut Undang-undang Omni buslaw, Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 dan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.(REMI)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.