Ketua Komisi II DPRD Cimahi Edi Kanedi Menerima Pengaduan Mantan Karyawan PD Jati Mandiri

Ketua Komisi II DPRD Cimahi Edi Kanedi menerima pengaduan mantan karyawan PD Jati Mandiri

Cimahi, Koran Bangkit.com 

Belum Lama Ini Komisi II DPRD Kota Cimahi menerima pengaduan dari mantan karyawan PD Jati Mandiri serta akan menyampaikan aspirasi empat orang mantan karyawan tetap PD Jati Mandiri sebagai salah satu bahan yang harus dikaji oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Pemkot Cimahi, menyusul rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Cimahi beberapa waktu lalu terkait persetujuan Likuidasi Perusda Jati Mandiri.”Laporan tersebut pada prinsipnya Kami sebagai penerima aspirasi mantan eks karyawan dari PD Jati Mandiri,Saya terima dengan baik aspirasinya,” terang Edi sebagai Ketua Komisi II DPRD Cimahi.

senada dengan Edi para mantan karyawan PD Jati Mandiri menyatakan sudah menyampaikan keluhan mereka. “Kami sudah bertemu dengan Komisi II DPRD Kota Cimahi dan menyampaikan soal PHK Sepihak yang dilakukan oleh Direksi PDJM pada 2012 lalu,” ungkap salah seorang mantan karyawan tetap PD Jati Mandiri Herry Soetarto, Senin (6/6/2022).

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut dewan berjanji untuk menyampaikan aspirasi dari empat mantan karyawan PD Jati Mandiri yang di PHK secara sepihak tersebut.

“Intinya pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa permasalahan mantan karyawan yang terkena PHK sepihak tersebut akan menjadi bahan Kepada Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Pemkot Cimahi Terkait 4 orang karyawan tetap PD.Jati Mandiri yang terkena PHK  sepihak pada Oktober 2012,” terang Heri.

Diberitakan sebelumnya, dirinya bersama  Ir. Sumardjito, BRA sebagai Manajer Utama PAB,  Ir. Jodi Tasno Kepala Divisi Pasar, Dra. D Ratna  Wiwin , Manajer Keuangan sebagai Karyawan Tetap BUMD PD. Jati Mandiri Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur PD. Jati Mandiri pada tahun 2012 sudah di PHK secara sepihak.

“Sesuai dengan surat No:133/SRT/100/JM-00/10/2012; Perihal: Pemberitahuan Kelangsungan Pegawai PDJM, tertanggal 30 Oktober 2012.  Serta Surat No:144/SRT/100/JM-00/11/2012 yang ditujukan kepada Ibu Walikota Cimahi sebagai laporan. Sejak ada  surat tersebut kami sudah tidak menerima hak kami sebagai pegawai Tetap dan kami tidak menerima pesangon yang ditawarkan karena proses PHK sepihak tsb tidak mengindahkan Undang-undang yang  berlaku, “ ungkapnya, dalam siaran pers yang diterima Koran Bangkit belum lama ini.

Menurutnya, hingga saat ini PHK yang dilakukanpun  tidak ada kejelasan dan tidak tuntas, sehingga pihaknya mempertanyakan kepada Pemkot Cimahi dan Pansus DPRD Kota Cimahi  soal kejelasan PHK sepihak yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

Tak hanya itu, Herry juga mempertanyakan apakah PHK sepihak yang dialaminya sudah menjadi bagian Untuk Audit Kinerja dan Audit Operasional Perusahaan Daerah (BUMD) yg dilakukan oleh pihak auditor independen.
Sementara itu, Ketua Pansus VIII DPRD Kota Cimahi H. Muclisin menyatakan, nantinya setelah diterbitkannya Perda Tentang Pembubaran Perusda Jati Mandiri, seluruh aset yang dimiliki oleh Perusda Jati Mandiri akan diambil alih oleh Pemkot Cimahi.

Tak hanya akan dilakukan pengambil alihan Aset, tetapi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh PDJM akan menjadi tanggung jawab Pemkot Cimahi termasuk soal PHK dan dana yang sudah dikeluarkan oleh konsumen Pusat Niaga Cimahi (PNC) yang sudah dibayarkan kepada pengembang PNC juga akan diganti rugi oleh Pemkot Cimahi.

“Jika Perusda sudah dibubarkan, Pemkot Cimahi akan mengambil alih aset-aset yang dimiliki Perusda termasuk tanggungjawab yang harus dipenuhi PDJM, seperti pembayaran uang pesangon serta uang muka yang dibayarkan oleh konsumen PNC, nilainya sekitar Rp3,5 Miliar,” pungkasnya mengakhiri.

Remi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.