Komisi IV DPRD Cimahi Terima Audensi KORMI

 

Cimahi, Koran Bangkit.com

Belum lama ini Komisi IV DPRD Kota Cimahi, menerima audiensi Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) berkaitan dengan masalah dana hibah. Berdasarkan rumor diduga  pengajuan anggaran organisasi KORMI pada Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp 2,2 Miliar akan dihapus. Audiensi sendiri berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kota Cimahi, di Jalan Hj. Djulaeha Karmita nomor 5 Cimahi Tengah, Rabu 2 Nopember 2022.

Pihak Pengurus KORMI pada hari Selasa 1 Nopember 2022 beraudensi dengan Disbudparpora Kota Cimahi, dan telah mendapatkan angin””bahwa anggaran hibah untuk KORMI, menurut Sekdis Budparpora, Ermayanti Rengganis, tidak di hapuskan, bahkan telah diajukan sebesar Rp 1,5 Miliar, hanya tinggal menunggu ketuk palu dari pihak Banggar dan TAPD Kota Cimahi,

“”Hal itu akhirnya Pengurus KORMI yang terdiri dari,
1. Sekretaris KORMI Pramudyo,
2. Wakil Ketua III, dan Induk Organisasi Olah Raga (Inorga) Ketua Jantung Sehat, H.Adang Kosasih Ahmad.
3. Dari PORTINA, Kalpen Sahiundaleng.
4. Dari Inorga Benjang H. Nunu Nugraha
5. Dari STI, Tuti Widawati.
6. Dari PORPI, Ficka Rostika.
7. Dari ASIAFI, Diana Hartuti.
8. Dari FOKBI, Indri.
9. Dari FESPATI, Nasir Anas.
10. Dari BKI, Tati Hartati.
11. Dari PELANGI, Yudi.
12. Dari SBMS, Else Rose.
13. Dari IDCA, Alvin.
14. Dari ATNI, Marry.
16. Dari YPOK, Alvian.
17. PERTONSI, Purwaka.
18. Perwatusi, Agung. Dan para pengurus Induk Organisasi Olahraga.

Melakukan audiensi ke Komisi IV DPRD Kota Cimahi, yang diterima oleh anggota Komisi, terdiri dari Ketua Komisi, Ayis Lavilianto, anggota Kania Intan Puspita, Fredy Siagian dan Kepala Dinas budparpora, Ahmad Nuryana, diruang Komisi IV gedung DPRD Kota Cimahi.

Menurut Ketua Komisi IV Ayis Lavilianto, saat dikonfirmasi usai pertemuan dengan pengurus KORMI, pihaknya membenarkan KORMI mempertanyakan masalah anggaran hibah yang diajukan 2,2 Milyar dan di ajukan kembali oleh Disbudparpora menjadi 1,5 Milyar,

“Kami memang menerima audensi dari teman-teman KORMI, menanyakan terkait anggaran untuk KORMI tahun anggaran 2023,” ujar Ayis””Namun hal itu kata Ayis, masih di bahas di Banggar dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD),

“Karena kegiatan itu harus masuk ke Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),” ucapnya.

Selanjutnya kata Ayis, sedangkan untuk masalah anggaran KORMI itu, ternyata di RKPD tidak ada,

“Jadi untuk anggaran di RKPD tidak muncul, kami selaku anggota dewan tidak menyetujui kalau itu tidak ada diRKPD”Jadi tambah Ayis, anggota komisi IV menyetujui anggaran tersebut untuk KORMI dititipkan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, (Disbudparpora),

“Jadi teman-teman KORMI sebagian meminta agar tetap lewat hibah, agar mereka leluasa menggunakan anggaran tersebut,” tukasnya.

Karena di RKPD tidak terdaftar, Ayis tetap bertahan tidak akan menyetujuinya,

“Tapi secara umum untuk pembiayaan, di KORMI itu kami setuju, walaupun harus lewat Dinas,” tambah Ayis.

Satu-satunya cara penyelesaian anggaran untuk KORMI yang tidak terdaftar di RKPD, sambung Ayis, solusinya dititipkan di Dinas yang bersangkutan,

“Jadi anggaran lewat kegiatan, di Dinas, yang sudah masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas, sambil menunggu keputusan di Banggai dan TAPD, terkait berapa-berapanya yang dititipkan di Dinas,” tambah Ayis.

Saat disinggung alasan anggaran hibah KORMI tidak terdaftar di RKPD, menurut Ayis pihaknya juga akan mempertanyakan kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

“Kami juga akan mempertanyakan hal itu kepada pihak Bappeda, karena yang mengurus masalah RKPD adalah Bappeda,” tegasnya.

Begitu pula menurut Sekretaris KORMI Kota Cimahi, Pramudyo saat di konfirmasi menjelaskan dari hasil pertemuan dengan Komisi IV.

“Dasar kami mempertanyakan ke Komisi IV terkait alasan apa dana KORMI dihapus, karena kami untuk memperjuangkan, agar keberadaan KORMI, statusnya harus sama dengan KONI dan BAPOPSI,” terang Pramudyo.Terkait pertanyaan KORMI sebagaimana yang tadi disampaikan ke komisi 4, saya tanyakan kenapa hal ini terjadi? RAB Kormi itu tidak masuk menurut mereka di RKPD,”

Bahkan dari pihak KORMI kata Pramudyo, balik bertanya kepada komisi 4, kenapa hibah KORMI itu tidak dimasukkan ke RKPD?”Jadi itu yang di sampaikan oleh kami kepada komisi 4 sudah kami lakukan dengan sesuai prosedur yang harus dilalui.” pungkasnya lagi. (REMI)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.